Berita: PETI “Lubang Tikus” di Limbur Lubuk Mengkuang Seperti Pasar – APH Diduga Tutup Mata”

Sumber: FaktaInfoNews – Bungo
Reporter: Abu

🧯 Inti Berita:

Praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Jambi, semakin marak dan terang-terangan, hingga menyerupai pasar bebas. Hal ini terjadi meskipun program Zero PETI telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo.

🧩 Poin-Poin Penting:

PETI Marak, Pemerintah Diam:
Penambangan ilegal disebut kebal hukum karena tidak ada tindakan dari Aparat Penegak Hukum (APH) maupun pemerintah daerah.

Dugaan Keterlibatan Aparat & Lembaga Desa:
Munculnya sebuah kelompok bernama Forum Musyawarah Masyarakat Bukit Marayo yang diduga memungut setoran keamanan sebesar Rp5 juta–Rp10 juta per bulan dari pelaku PETI.

Protes Warga:
Warga, khususnya pemuda dan tokoh masyarakat, menyampaikan kekecewaan terhadap:

Tidak adanya tindakan tegas terhadap para pelaku PETI

Keterlibatan aparatur desa, seperti Datuk Rio dan BPD

Pembiaran oleh Polres Bungo dan Bupati

Konflik antara Narasi & Fakta:
Spanduk dan kampanye Zero PETI ramai di wilayah Bungo, tapi realitasnya nihil tindakan hukum di lapangan.

βš–οΈ Isu Hukum & Moral:

Dugaan pelanggaran terhadap:

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU Tindak Pidana Korupsi jika benar terjadi pungutan liar

Potensi pembiaran oleh pejabat publik, yang bisa melanggar sumpah jabatan dan kode etik ASN/TNI/Polri

Dampak Sosial & Lingkungan:

Kerusakan lingkungan akibat PETI

Konflik horizontal antarwarga

Hilangnya kepercayaan terhadap negara dan hukum

πŸ“’ Tuntutan Warga:

Polres Bungo dan Bupati Bungo segera:

Mengusut dugaan keterlibatan aparat desa dan forum ilegal

Menutup seluruh aktivitas PETI

Memproses hukum pihak yang terlibat

Penegakan nyata dari program Zero PETI, bukan hanya seremonial.

🧭 Kesimpulan Singkat:

PETI di Limbur Lubuk Mengkuang bukan lagi aktivitas tersembunyi, melainkan sudah menjadi “pasar terbuka”. Dugaan kuat adanya keterlibatan dan pembiaran oleh berbagai pihak membuat masyarakat semakin frustrasi dan mempertanyakan integritas hukum serta komitmen pemerintah daerah.

Reporter:abu