Faktainfonews – Bungo –Rabu 11 Pebruari 2026
Pelaksanaan proyek drainase yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, menuai sorotan serius dari masyarakat. Proyek yang dibiayai menggunakan uang rakyat tersebut
justru diduga menimbulkan dampak negatif terhadap fasilitas umum.
Sejumlah warga mengeluhkan kerusakan jalan yang menjadi akses vital menuju sekolah dan Puskesdes.
Kerusakan tersebut terjadi setelah aktivitas pengerjaan proyek berlangsung. Selain itu, gorong-gorong yang dibongkar dalam proses pekerjaan hingga kini belum dikembalikan seperti kondisi semula.
Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas masyarakat dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama anak-anak sekolah dan warga yang membutuhkan akses layanan kesehatan.
Warga mempertanyakan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar pekerjaan konstruksi yang berlaku. Pasalnya, dalam praktik pekerjaan infrastruktur,
setiap pembongkaran fasilitas umum semestinya diikuti dengan pemulihan atau pembangunan kembali sesuai perencanaan.
“Kalau ini proyek pemerintah, tentu ada perencanaan dan pengawasan. Kami hanya ingin fasilitas yang dibongkar dikembalikan seperti semula,” ujar salah satu warga.
Masyarakat juga meminta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi segera melakukan pengecekan langsung (cross check) di lapangan guna memastikan kondisi sebenarnya serta mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh pihak rekanan.
Transparansi mengenai progres pekerjaan dan tanggung jawab perbaikan dinilai penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.
Dokumentasi berupa foto-foto kondisi gorong-gorong yang belum diperbaiki telah diterima redaksi. Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat mengaku belum melihat adanya langkah pemulihan terhadap bagian yang terdampak.
Sebagai proyek yang bersumber dari anggaran daerah, publik berhak mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan sesuai perencanaan,
kontrak kerja, dan ketentuan teknis yang berlaku. Klarifikasi resmi dari pihak terkait dinilai penting guna menjawab keresahan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap program pembangunan pemerintah.
Masyarakat Tanah Sepenggal berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret agar proyek yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Reporter : Erwin siregar
