Faktainfonews – BUNGO – DPRD Kabupaten Bungo mempertanyakan adanya surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo yang menyatakan pembatalan program seragam gratis untuk masyarakat pada tahun anggaran 2026.
Surat tersebut diketahui ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, Analukita. Pembatalan program tersebut menjadi perhatian DPRD Bungo karena program seragam gratis merupakan salah satu program prioritas Bupati Bungo Dedy Putra yang dinilai dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.
Terlebih, anggaran untuk program tersebut sebelumnya telah disepakati dalam pembahasan APBD 2026 dengan nilai sekitar Rp3 miliar.
DPRD Bungo mempertanyakan alasan pembatalan tersebut, termasuk mengapa keputusan itu tidak terlebih dahulu dibahas bersama DPRD maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bungo, Donny Iskandar, menyampaikan bahwa pihaknya belum pernah membahas pembatalan program tersebut dalam forum TAPD.
Hal itu disampaikannya di hadapan forum DPRD Bungo. Donny mengatakan, berdasarkan penganggaran yang ada, program seragam gratis tersebut masih tercantum dan belum dinyatakan batal.
“Kalau kami dalam hal ini masih menganggarkan, tidak batal. Akan kami usut permasalahan ini kepada dinas terkait,” ujar Donny.
Menurutnya, pihak terkait akan segera dipanggil untuk dimintai penjelasan mengenai munculnya surat pembatalan tersebut.
Sementara itu, DPRD Bungo masih menunggu jawaban tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bungo terkait kepastian pelaksanaan program seragam gratis tersebut.
Kepastian tersebut dinilai penting karena menyangkut program yang telah dianggarkan dalam APBD serta berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran daerah.
DPRD berharap persoalan ini segera mendapatkan kejelasan, termasuk mengenai dasar dan mekanisme pembatalan apabila memang program tersebut benar-benar tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
(REPORTER: ABU)
