Faktainfonews – BUNGO – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) berencana membentuk Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPWI Kabupaten Bungo sebagai upaya memperkuat peran pers warga serta memberikan perlindungan hukum nasional dan internasional bagi wartawan, LSM, ormas, dan pemerhati masyarakat.
PPWI merupakan organisasi pers warga yang berada di bawah naungan pemerhati masyarakat dan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, dengan kepemimpinan nasional oleh Dr. Prof. Wilson Lalengke, S.Pd., M.Si., M.M., M.H., M.Sc, mantan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI periode 2012.
Pembentukan DPC PPWI Kabupaten
Bungo sekaligus akan dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPWI Provinsi Jambi yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2026 di Kota Jambi. Pada kesempatan tersebut, juga akan dilakukan pelantikan pengurus dan anggota DPC PPWI Kabupaten Bungo sesuai dengan nama-nama yang telah terdaftar.
Dalam proses pembentukan kepengurusan, PPWI membuka kesempatan bagi wartawan, advokat, LSM, ormas, serta unsur TNI/Polri sesuai ketentuan yang berlaku, yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan di Indonesia.
Adapun struktur kepengurusan yang dibutuhkan meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Ketua Investigasi, Ketua Liputan, Humas, serta Kepala Biro Hukum dengan persyaratan minimal Sarjana Hukum (S1).
PPWI memiliki kantor pusat nasional di Jakarta Selatan, sementara kantor pusat internasional berlokasi di Inggris. Organisasi ini dikenal aktif dalam pendampingan hukum serta penguatan kapasitas pers warga di berbagai daerah di Indonesia.
Bagi calon anggota dan pengurus yang ingin bergabung, dikenakan biaya administrasi keanggotaan meliputi pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) serta seragam dan atribut resmi PPWI, dengan mekanisme pendaftaran dan pengiriman berkas yang dilakukan melalui Sekretariat PPWI Pusat di Jakarta.
Pembentukan DPC PPWI Kabupaten Bungo diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi insan pers dan masyarakat dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik di daerah.
Reporter: Abu
